KHDTK BLI

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 8 mengamanatkan bahwa pemerintah dapat menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) guna keperluan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Religi dan Budaya tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Menteri Kehutanan mulai tahun 2003 telah menetapkan beberapa KHDTK untuk keperluan penyelenggaraan litbang, oleh sebab itu BLI ditetapkan sebagai pengelola HDTK untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunjuk dan menetapkan beberapa KHDTK untuk keperluan penyelenggaraan litbang terpadu yang mana sebelumnya berstatus sebagai kebun percobaan atau sebagai hutan penelitian. Sampai saat ini, BLI mengelola 38 KHDTK yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya 21 KHDTK sudah berstatus penetapan dan 17 KHDTK masih berstatus penunjukan. Sebelum dinaikkan statusnya sebagai KHDTK, kegiatan penelitian yang dilakukan dalam hutan penelitian dan kebun percobaan merupakan cikal bakal dari integrasi penelitian yang dilakukan oleh P3H dan P3HH atau jenis eksotik. Berdasarkan hal diatas, BLI telah menyusun Peraturan Kepala Badan Litbang dan Inovasi No. P.4/LITBANG/SET/PLA.2/2/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, yang berisi sebagian besar adalah policy (kebijakan), strategi dan program sebagai dasar pengelolaan jangka panjang, pengelolaan jangka menengah, dan pengelolaan tahunan (operasional) yang menyangkut fungsi dan unsur manajemen dalam mencapai tujuan pengelolaan KHDTK.